EquityWorld Futures: Asosiasi Emiten Indonesia berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) transparan soal pungutan. Pasalnya, sosialisasi pungutan tersebut belum diterima oleh emiten secara luas.

Ketua Asosiasi Emiten Indonesia Franciscus Welirang menilai kewenangan pengawasan OJK juga dinilai terlalu luas. Contohnya soal pungutan OJK, seharusnya tidak dikenakan kepada semua emiten. Menurutnya, jika semua emiten diminta membayar pungutan, hal itu dinilai tidak tepat.

“Kondisi yang rumit dan membebani industri tersebut, dikhawatirkan akan mempengaruhi performa emiten di lantai bursa. Pada akhirnya, pengembangan pasar modal di Indonesia bisa jadi terancam terhambat. Kalau begitu, industri bisa saja daftar (listing) di (bursa efek) Singapura misalnya, daripada listing di Indonesia,” ujarnya di Wisma Antara, Jakarta, Senin (23/6).

Di samping itu, dia juga menkritisi mengenai regulasi OJK di mana kerap tumpang tindih. Misalnya terhadap undang-undang pasar modal dan undang-undang asuransi.

“Hingga saat ini kami mempertanyakan harmonisasi regulasi tersebut agar industri mendapatkan kepastian hukum,” jelas dia.

Untuk itu dirinya meminta agar kebijakan ini lebih transparan salah satunya dari sisi manfaat. “Kami meminta standard operating procedure (sop) maupun segala pembiayaan OJK yang berasal dari hasil pungutan industri harus transparan supaya kami mengetahui dengan jelas manfaat pungutan,” ungkapnya.

Sumber berita: www.merdeka.com