Equity world – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kecewa dengan partisipasi badan usaha milik negara (BUMN) dalam program tax amnesty. Sebab, jumlah wajib pajak badan BUMN yang ikut amnesti pajak masih sedikit.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu) hingga 25 November 2016, dari 701 wajib pajak BUMN termasuk anak perusahaanya, baru 28 wajib pajak yang ikut tax amnesty. Jumlah uang tebusan yang didapat dari wajib pajak BUMN pun sangat mini, hanya Rp 13,01 miliar belum sampai 1% dari total uang tebusan tax amnesty per 25 November 2016 yang tercatat sebesar Rp 94,89 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan sebaran wilayahnya, wajib pajak BUMN yang paling banyak mengikuti tax amnesty berasal dari Pulau Jawa dan Bali sebanyak 11 dari 643 wajib pajak dengan uang tebusan Rp 11,94 miliar. Disusul oleh Pulau Sumatera sebanyak empat dari 37 wajib pajak dengan uang tebusan Rp 1,07 miliar.

Sementara Pulau Sulawesi yang terdapat 10 wajib pajak BUMN, Kalimantan terdapat sembilan wajib pajak, dan Nusa Tenggara, Papua serta Maluku terdapat dua BUMN belum sama sekali ikut taxmnesty.

“Agak memalukan, nilai tebusan hanya Rp 13 miliar. Oh, barangkali BUMN kita sudah patuh semua. Barangkali yang sisanya itu sudah patuh banget bayar pajak jadi enggak perlu ikut tax amnesty. Tetapi barangkalinya harus tiga kali dan masak sih? saya enggak yakin,” kata Sri Mulyani saat sosialisasi tax amnesty dihadapan direksi dan komisaris BUMN di Kantor Pertamina, Rabu (30/11).

Di Pulau Sumatera, dari 190 direksi dan komisaris, hanya 33 wajib pajak yang ikut tax amnesty dengan nilai tebusan Rp 3,89 miliar. Di Pulau Sulawesi, dari 67 direksi dan komisaris, hanya sembilan wajib pajak yang ikut tax amnesty dengan nilai tebusan Rp 2,37 miliar.

Di Pulau Kalimantan, dari 66 direksi dan komisaris, hanya tujuh wajib pajak yang ikut tax amnesty dengan nilai tebusan Rp 963 juta. Sementara di Pulau Nusa Tenggara, Papua dan Maluku, dari sembilan direksi dan komisaris, hanya satu wajib pajak yang ikut tax amnesty dengan nilai tebusan Rp 8,05 juta.

Dengan demikian, baru 20% dari total direksi BUMN yang ikut tax amnesty dengan total nilai tebusan Rp 44,5 miliar. Begitu juga dengan komisaris BUMN, yaitu baru 24% dari total komisaris BUMN yang ikut tax amesty dengan total nilai tebusan Rp 111,2 miliar.

“Tolong lihat lagi SPT-nya tahun 2015. 2.930 direksi dan komisaris saya punya nama, alamat, nomor HP, dan saya punya NPWP-nya. Saya tahu posisinya sudah ikut tax amnesty atau tidak,” kata Sri Mulyani saat sosialisasi tax amnesty dihadapan direksi dan komisaris BUMN di Kantor Pertamina, Rabu (30/11).

Ia juga mengimbau agar pada direksi dan komisaris BUMN tersebut mengajak karyawan hingga mitra bisnisnya untuk ikut program amnesti pajak. Jika tidak lanjut Sri Mulyani, saat diketahui wajib pajak tersebut memiliki harta yang belum dilaporkan maka harta tersebut akan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang akan dikenakan tarif pajak normal dan dikenakan denda yang dihitung setiap bulannya sejak harta tersebut dimiliki.

EQUITY WORLD