PT EquityWorld Futures: Pemerintah berencana menyusun kebijakan untuk menyusun sistem tata kelola laut nasional. Alasannya, wilayah laut nasional yang memiliki potensi keanekaragaman, kekayaaan sumber daya alam, dan jasa lingkungan yang sangat besar, belum dimanfaatkan secara optimal.

“Penting menyiapkan landasan pemanfaatan ruang kelautan dan strategi yang komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumber daya ini optimal dan lestari,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Mei 2014. Apalagi, wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah terbuka dan banyak pemangku kepentingan yang berbeda sehingga rawan konflik.

Sharif mengatakan, ada beberapa tujuan penyusunan kebijakan tata kelola kelautan nasional ini, di antaranya mempersiapkan dukungan pengembangan kegiatan sumber daya alam pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan.

Selain itu, mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global. Sekaligus, mengurangi kesenjangan perkembangan antar bagian wilayah nasional.

“Tentunya, penataan ruang laut ini juga dapat memperkuat akses antara bagian wilayah nasional dan memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain,” ujarnya.

Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sudirman Saad, mengatakan, dengan adanya kebijakan tata kelola laut nasional ini, pemerintah berwenang untuk menetapkan aturan penyusunan Zonasi. Untuk itu, setiap daerah wajib menyusun rencana Zonasi serta menetapkannya dalam peraturan daerah. “Kebijakan Zonasi ini menjadi instrumen dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di perairan pesisir,” kata Saad.

Menurut Saad, rencana Zonasi ini juga memungkinkan penataan wilayah pesisir untuk menghindari konflik penggunaannya. “Rencana ini mengakomodasi kepentingan perlindungan wilayah masyarakat hukum adat di peraritan pesisir yang sudah ada dan berlaku secara turun temurun,” ujarnya.

Saad mencontohkan, penetapan Zonasi di Tiongkok membuahkan keberhasilan dalam menata wilayah pesisir. Negeri tirai bambu ini telah menyelesaikan seluruh tata ruang laut baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten sejak 2002 dan dievaluasi lagi pada 2011. “Dari sisi ekonomi, pada tahun 2012, pendapatan pemerintah pusat atas lisensi laut mencapai 9,68 miliar Yuan. Dari jumlah itu, 2,97 miliar Yuan mengalir ke kas negara dan sisanya ke kas daerah,” ujarnya.

Sumber berita: http://www.tempo.co/read/news/2014/05/28/090580715/Potensi-Belum-Optimal-Pemerintah-Atur-Zonasi-Laut