EquityWorld Futures Jakarta: Kabar kebijakan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) merumahkan 3.200 karyawannya karena pabrik Batu Hijau berhenti produksi, sudah sampai ke telinga pemerintah pusat. Dari keterangan pihak Newmont, keputusan tersebut sebagai akibat dari penerapan kebijakan larangan ekspor bahan mineral mentah.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung bergeming dan mengklaim tidak akan melunak terhadap Newmont. “Pemerintah tidak mungkin ditekan. Kita menginginkan investasi berjalan, tetapi kita tidak mungkin melanggar UU,” tegas Chairul Tanjung di Istana Negara, Senin (9/6).

Pernyataan tersebut menyikapi permohonan Newmont agar pemerintah mau memberikan keringanan atau diskon bea keluar sekaligus memberikan izin ekspor konsentrat agar pabrik Batu Hijau bisa kembali berproduksi dan karyawan kembali bekerja. Bagi pemerintah, itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada niat bagi dari Newmont.

Chairul Tanjung yang akrab disapa CT menjelaskan, UU Minerba mewajibkan setiap perusahaan tambang membangun pabrik pengolahan atau smelter. Itu merupakan syarat memperoleh izin ekspor konsentrat.

“Jika tidak membangun smelter, maka pemerintah tidak akan pernah bisa memberikan izin untuk ekspor kecuali mereka mau membayar pihak luar sesuai dengan yang ada,” jelasnya.

Sebagai solusi, kata CT, pemerintah hanya mengimbau agar Newmont memenuhi persyaratan dan aturan yang berlaku jika masih ingin mengekspor konsentrat. Menurutnya, ini adalah jalan satu-satunya.

“Kita mengimbau Newmont agar bekerja sama dengan pemerintah menyelesaikan agenda-agenda kontrak yang ada, kalau itu terjadi secepatnya, maka Newmont akan melakukan ekspor lagi dan produksi akan segera berjalan,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekitar 80 persen dari 4.000 karyawan atau sekitar 3.200 orang, dirumahkan seiring dengan penutupan sementara tambang Batu Hijau di Sumbawa. Otomatis, ribuan karyawan dibiarkan tanpa pekerjaan. Bahkan, gaji mereka dipotong oleh pihak manajemen. Hal itu dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran.

“Sekitar 80 persen dari 4.000 karyawan di Batu Hijau akan ditempatkan dalam status stand by dengan pemotongan gaji mulai 6 Juni 2014,” ujar Presiden Direktur Newmont Martiono Hadianto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (5/6)

Martiono berkilah, keputusan tersebut sebagai akibat dari penerapan kebijakan larangan ekspor bahan mineral mentah. Pihaknya mengaku tetap melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk mencari solusi atas masalah ini.

“Kami telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk membantu menyelesaikan masalah ini dan mendukung kebijakan pemerintah. Meski segala upaya terbaik telah kami lakukan, perusahaan belum dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga sejak Januari lalu dan belum menerima izin ekspor. Karenanya, kami tidak punya pilihan lain kecuali menyatakan keadaan kahar, ujar Martiono.

Sekretaris Serikat Pekerja Newmont Muhammad Salamudin menuturkan, tidak ada satupun pekerja Newmont yang ingin dirumahkan, namun karyawan hanya bisa menerima dengan pasrah.

Sumber berita: merdeka.com