Equity World Futures: Upaya pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional melalui utang diharapkan bersumber dari dana di dalam negeri. Utang dalam bentuk rupiah ini diyakini akan mampu menghindari risiko currency mismatch akibat pelemahan nilai tukar.

Hal tersebut seperti dikatakan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK), Rahmat Waluyanto di Jakarta, Kamis (5/6). “Lebih baik kita berutang di dalam negeri. Jangan berutang ke luar negeri. Apalagi dalam bentuk valuta asing,” tegas mantan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan ini.

Menurut Rahmat, meski Amerika Serikat memilik rasio utang terhadap PDB sebesar 80 persen dan Jepang mencapai 200 persen, namun kedua negara ini lebih banyak di dalam negeri. “Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat yang rasio utangnya tinggi, mereka berutang kepada masyarakatnya sendiri,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Rahmat, sebagian besar porsi utang pemerintah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan nasional. “OJK harus melihat sebagian besar utang, karena sektor industri atau pemerintah memerlukan pembiayaan. Kami berupaya mendorong diversifikasi instrumen pembiayaan,” imbuh Rahmat.

Rahmat mengatakan, terkait dengan jumlah utang Indonesia yang mencapai Rp2.000 triliun, kondisi itu perlu mendapatkan perhatian secara komprehensif untuk mengetahui penyebab besarnya jumlah utang tersebut. “Tetapi, sebenarnya utang juga mempunyai aspek yang baik. Pemerintah berutang, karena kebutuhannya yang besar,” ucapnya.

Sumber berita: http://plasadana.com/content.php?id=7535