PT Equity World Futures: Hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyimpulkan bahwa aturan Bank Indonesia (BI) tentang transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) tidak efektif untuk menekan tingkat suku bunga kredit yang diterima usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pernyataan tersebut seperti dilontarkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di Jakarta, Selasa (15/7) malam. Dia menyebutkan, guna menyikapi tingginya bunga kredit untuk UMKM, maka tidak tertutup kemungkinan bagi OJK untuk menerbitkan aturan yang bersifat permanen dalam upaya menekan tingkat suku bunga.

“Kami akan menempuh berbagai cara, kalau perlu ada aturan yang permanen. Kami terbuka saja. Kami ingin mencari pusat persoalannya. Sehingga, bisa mendorong efisiensi yang semakin baik, maka harga dan akses semakin murah. Sekaligus kami akan membuka data SBDK dan anatomi SBDK,” papar Muliaman.

Menurut Muliaman, saat ini atuiran mengenai SBDK sudah ada dalam bentuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 mengenai transparansi SBDK yang diumumkan secara berkala. Dia menyatakan, OJK akan mengupayakan agar aturan SBDK bisa efektif. “Sebab kalau masyarakat ditanya, mereka banyak yang belum tahu SBDK. Sehingga sebagai tools, (aturan) SBDK ini belum nendang,” kata mantan Deputi Gubernur BI ini.

Lebih lanjut Muliaman mengungkapkan, tidak efektifnya aturan mengenai SBDK tersebut sudah terekam dalam hasil survei OJK. “Kami sudah melakukan survei. Apakah masyarakat meminjam kredit sudah memperhatikan SBDK? Belum banyak yang melihat ke arah itu. Kami ingin menjadikan itu sebagai indikator. Jika perlu ada aturan permanen, hal ini tidak tertutup kemungkinan,” tuturnya.

Sumber berita: www.plasadana.com