PT Equity World Futures Jakarta: Bisnis penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan liquified petroleum gas (LPG/elpiji) non subsidi terus menggerogoti kinerja keuangan PT Pertamina (Persero). Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina M. Afdal Bahaudin mengatakan pada Januari hingga Juli 2014, lini bisnis BBM dan LPG membukukan kerugian US$ 325 juta atau sekitar Rp 3,8 triliun. “Kalau kami konsolidasikan, ruginya US$ 325 juta. Itu laporan unaudited,” kata Afdal di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2014.

Afdal mengeluhkan besarnya kerugian Pertamina pada bisnis LPG non subsidi kemasan 12 kilogram dan 50 kilogram. Padahal pengguna elpiji tersebut umumnya masyarakat menengah ke atas dan hotel mewah. “Senang pakai tas Hermes, tapi harga LPG 12 kilogram naik Rp 1.000 per kilogram saja ributnya ampun bener,” kata Afdal.

Dalam catatan Pertamina, sepanjang semester I 2014, bisnis elpiji nonsubsidi mencetak kerugian Rp 2,81 triliun. Sementara akumulasi kerugian bisnis elpiji nonsubsidi dalam beberapa tahun terakhir menembus angka Rp 20 triliun.

 Pada Januari 2014, Pertamina mengajukan skema kenaikan harga elpiji nonsubsidi secara bertahap. Kenaikan direncanakan setiap enam bulan sebesar Rp 1.000 dan Rp 1.500 per kilogram mulai Januari 2015 hingga Juli 2016.

 Namun hingga akhir Agustus 2014, Pertamina belum bisa mengenakan kenaikan ke dua tahun ini karena masyarakat maupun pemerintah tak setuju. “Kami mensubsidi konsumen LPG 12 kilogram sebesar Rp 20 triliun, meskipun bukan public service obligation. It’s going to far, saya harus loss US$ 325 juta per Juli,” kata Afdal.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan penetapan harga elpiji nonsubsidi adalah kewenangan perseroan sepenuhnya. “Sebenarnya tidak ada Undang-undang yang dilanggar bila Pertamina menaikkan harga. Tapi masalahnya budaya ewuh pakewuh masih sangat tinggi dan bisa langsung dianggap bahwa direksi melawan pemerintah,” kata Said.

Sumber berita: www.tempo.co