EquityWorld Futures: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai lembaga keuangan mikro sudah resmi diberlakukan sejak tahun lalu. Hanya saja, fungsi pengawasan belum optimal dan tidak jelas pembagian tugasnya.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM). Perjanjian tersebut menegaskan komitmen dan memperkuat koordinasi ketiga instansi untuk mengawasi lembaga keuangan mikro.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, kondisi Indonesia yang berupa kepulauan sulit dilayani oleh lembaga keuangan formal. Sehingga, koperasi yang mandiri, atau unit simpan pinjam swadaya akan tumbuh subur di Tanah Air.

“Rendahnya inklusif jasa keuangan serta peningkatan kesejahteraan akan mudah tercapai jika akses lembaga keuangan terbuka lebar. Di sini berperan koperasi dan lembaga keuangan mikro untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Jumat (11/7).

Dalam Undang-Undang OJK, lembaga superbody ini tidak sampai mengawasi mikroprudensial lembaga keuangan mikro. Contohnya koperasi, baitul maal wa tamwil (BMT), asuransi leasing, dan masih banyak lagi.

Prinsip pengawasan harus melibatkan otoritas terkait, sesuai pasal 28 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro. Oleh karenanya, tugas ini harus dibagi bersama dengan Kemenkop UKM serta kepala daerah.

“Kita masih terbentur batasan kewenangan dan kendala di lapangan. Contohnya, sulit menghadirkan kepala daerah dalam sosialisasi UU lembaga keuangan mikro,” kata Muliaman.

Dengan nota kesepahaman ini, diharapkan ketika ada kasus melibatkan koperasi, unit simpan pinjam, bisnis keuangan UMKM, atau sejenisnya, maka penanganan bisa dilakukan bersama oleh OJK dan dua lembaga lainnya.”Cakupan nota kesepahaman ini semoga bisa memfasilitasi pekerjaan yang belum selesai,” ujarnya.

Sumber berita: www.merdeka.com