Equityworld Futures : Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) baru berjalan efektif kurang dari satu bulan. Meski baru seumur jagung, duet Jokowi-JK siap mengeluarkan kebijakan nonpopulis demi penyelamatan anggaran negara yang selalu terbebani alokasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Presiden Joko Widodo beberapa kali mengirimkan sinyal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Beberapa hari terakhir ini, Presiden Jokowi sering mengecam alokasi anggaran subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun selama lima tahun terakhir. Dipeliharanya kebijakan ini dinilai tidak produktif untuk mengakselerasi perekonomian nasional.

Jokowi memang belum secara tegas menyebutkan rencana kenaikan harga BBM, namun wakilnya Jusuf Kalla dan beberapa menteri kabinet kerja bidang ekonomi sudah menyatakan secara gamblang soal kepastian rencana ini. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengumuman kenaikan harga BBM akan langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

“Yang mengumumkan presiden,” kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).

Rencana kenaikan harga BBM selalu menimbulkan polemik dan pertentangan. Kritikan datang silih berganti menekan pemerintah agar mengaburkan rencana tersebut. Kenaikan harga BBM bersubsidi diakui bakal memberatkan dan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Terutama kaitannya dengan angka kemiskinan yang saat ini sudah mendekati 68 juta. Kalau harga BBM dinaikkan maka dampaknya sangat besar menggerus daya beli masyarakat.

Pengamat ekonomi dari CORE, Hendri Saparini meminta pemerintah Jokowi-JK menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi karena juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. “Apapun kalau naikin harga BBM pasti akan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Terselip beragam alasan di balik gencarnya kritik soal rencana kenaikan harga BBM. Merdeka.com mencatatnya. berikut paparannya.

[noe]